Panduan

Harga apartemen Surabaya: dua daftar angka resmi yang benar-benar terbit

Ilustrasi: Harga apartemen Surabaya: dua daftar angka resmi yang benar-benar terbit
Ilustrasi konsep untuk panduan ini, bukan foto properti atau lokasi tertentu.

Jawaban singkatPertanyaan harga apartemen Surabaya tidak punya jawaban tunggal karena tidak ada satu pun lembaga negara yang menerbitkan daftar harga pasar hunian vertikal per kota. Yang benar-benar diterbitkan untuk kota ini ada dua, dan keduanya bisa kamu buka sendiri. Pertama, plafon harga satuan rumah susun umum bersubsidi untuk Provinsi Jawa Timur sebesar Rp11.000.000 per meter persegi, atau Rp495.000.000 untuk unit seluas 45 meter persegi, menurut Lampiran Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1721/KPTS/M/2026. Kedua, tarif sewa rumah susun sederhana sewa milik Pemerintah Kota Surabaya, yang berkisar Rp39.000 sampai Rp164.000 per satuan rumah susun per bulan menurut Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023. Angka pertama adalah batas atas sebuah program, bukan harga pasar. Angka kedua adalah sewa bulanan unit milik pemerintah daerah, bukan harga jual. Halaman ini menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh kamu simpulkan dari keduanya, lalu menunjukkan cara menyusun rentang harga sendiri dari dokumen yang bisa diperiksa.

Angka resmi yang ada dan yang tidak ada

Mulai dari batas yang jujur. Di Indonesia tidak ada instansi yang berkewajiban menerbitkan harga pasar apartemen per kota, dan Surabaya tidak terkecuali. Jual beli unit hunian vertikal sebagian besar terjadi antara pengembang dan pembeli, atau antarpemilik, dan tidak ada satu pihak pun yang wajib melaporkan harganya ke publik dalam bentuk daftar.

Yang diterbitkan negara adalah tiga hal berbeda, dan ketiganya sering dikira harga padahal bukan. Pertama, plafon program, yaitu batas atas harga jual untuk unit yang mendapat fasilitasi pembiayaan pemerintah pusat. Kedua, tarif sewa untuk unit milik pemerintah daerah. Ketiga, nilai untuk keperluan pajak, yang dipakai menghitung tagihan, bukan menawar.

Kami sengaja tidak menempelkan cuplikan iklan lokapasar sebagai pengganti. Alasannya sudah dibuktikan dan ditulis terbuka di halaman lain: blok data terstruktur pada halaman hasil pencarian untuk wilayah Surabaya hanya memuat sepuluh iklan per halaman, sebagian berulang antarhalaman, dan kolom lokasinya mencampur nama kecamatan dengan nama kawasan pemasaran, sehingga cakupannya tidak bisa dinyatakan jujur sebagai seluruh Surabaya. Pembuktian dan metodenya ada di harga rumah di Surabaya, dan contoh snapshot iklan yang metodenya memenuhi syarat ada di harga apartemen di Jogja serta harga apartemen di Semarang.

Untuk Surabaya, kebetulan ada dua daftar angka resmi yang benar-benar terbit dan bisa dibuka siapa saja, jadi halaman ini memilih jalur itu.

Dua angka yang benar-benar terbitPlafon harga satuan rumah susun umum bersubsidi Jawa Timur Rp11.000.000 per m2, atau Rp495.000.000 untuk unit 45 m2 (Lampiran Kepmen PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026) · Tarif sewa rusunawa Pemerintah Kota Surabaya Rp39.000 sampai Rp164.000 per satuan per bulan (Perwali Nomor 26 Tahun 2022 jo. Perwali Nomor 6 Tahun 2023) · Diperiksa 4 September 2026

Plafon rusun bersubsidi untuk Jawa Timur

Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1721/KPTS/M/2026 tentang Kriteria Satuan Rumah Susun Umum Dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada 6 Agustus 2026 dan berlaku pada tanggal ditetapkan. Diktum KETIGA-nya mencabut Keputusan Menteri Nomor 23/KPTS/M/2026, jadi angka rusun yang bersumber dari keputusan lama itu sudah tidak berlaku.

Rumus plafon harga satuan rumah susun umum bersubsidi Jawa Timur: Rp11.000.000 per m2 dikali 45 m2 sama dengan Rp495.000.000
Plafon per meter persegi dikali luas unit menghasilkan batas atas harga dalam skema bersubsidi. Sumber: Kepmen PKP 1721/KPTS/M/2026, jdih.pkp.go.id, diagram oleh Tanya Properti.

Diktum KESATU huruf a menetapkan luas lantai satuan rumah susun umum minimal 21 meter persegi sampai dengan 45 meter persegi. Huruf b menyatakan besaran harga jual paling banyak untuk luas lantai 45 meter persegi tercantum dalam Lampiran. Lampirannya memuat dua kolom sekaligus, yaitu harga per meter persegi dan harga per unit untuk luas lantai 45 meter persegi.

Baris Jawa Timur berbunyi Rp11.000.000 per meter persegi dan Rp495.000.000 per unit. Angka itu juga sudah dipakai sebagai jangkar di harga rumah di Surabaya dan tidak diulang pembahasannya di sini. Yang kami tambahkan adalah tiga hal yang baru terlihat kalau lampirannya dibaca utuh.

Pertama, seluruh baris pada lampiran itu memenuhi hubungan sederhana: harga per meter persegi dikali 45 sama dengan harga per unit, tanpa kecuali, baik pada 37 baris provinsi maupun pada 9 baris kabupaten dan kota. Keteraturan itu kami pakai sebagai uji silang bahwa kolomnya terbaca utuh dan tidak bergeser saat berkasnya diurai.

Kedua, lampiran itu punya bagian kedua khusus kabupaten dan kota, yang memuat lima kota administrasi di Jakarta, lalu Kabupaten dan Kota Tangerang bersama Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi. Surabaya tidak ada di daftar itu. Artinya kota terbesar kedua di Indonesia memakai angka provinsinya, sama persis dengan kabupaten mana pun di Jawa Timur. Konsekuensinya praktis: plafon program di Surabaya tidak dinaikkan karena ia kota besar.

Ketiga, Rp11.000.000 per meter persegi menempatkan Jawa Timur di pita kedua terendah pada lampiran itu. Pita terendahnya Rp10.000.000 per meter persegi, dipakai Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat, sedangkan yang tertinggi Rp28.000.000 per meter persegi di Papua Pegunungan. Jarak antara Jawa Timur dan angka tertinggi itu sekitar 2,5 kali lipat, dan sebaran seperti itu menunjukkan angkanya mengikuti biaya membangun serta logistik, bukan daya beli pasar.

Yang bisa dan tidak bisa dilakukan dengan plafon iniBisa: memakainya sebagai batas atas ketika kamu mengincar unit dalam skema bersubsidi, dan sebagai lantai perbandingan ketika menilai penawaran komersial. Tidak bisa: menyebutnya harga apartemen di Surabaya. Ia batas atas sebuah program, dan unit yang dipasarkan secara komersial tidak tunduk padanya. Skema pembiayaannya sendiri dibahas di cara membeli apartemen dengan KPA, dan kerangka hukum hunian vertikalnya di rumah susun.

Beberapa ketentuan lain pada keputusan itu perlu kamu ketahui karena ikut menentukan beban bulanan. Diktum KEDUA huruf d menetapkan jangka waktu kredit paling lama 40 tahun. Huruf e angka 1 menetapkan suku bunga sepanjang tenor sebesar 6 persen per tahun, atau skema berjenjang sesuai kebijakan pemerintah pusat. Huruf h menyatakan pembelian dalam skema ini bebas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perlu ditegaskan, pembebasan itu melekat pada skemanya, bukan pada bentuk bangunannya, sehingga unit komersial tetap dikenai bea tersebut secara penuh.

Satu-satunya daftar harga terbitan Pemkot

Pemerintah Kota Surabaya tidak menerbitkan harga jual apartemen, tetapi ia menerbitkan sesuatu yang jarang dilihat orang, yaitu tarif sewa rumah susun sederhana sewa yang ia kelola sendiri. Daftar itu bernomor, bertanggal, dan bisa dibuka siapa saja.

Dasarnya adalah Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya, ditetapkan dan diundangkan pada 8 April 2022, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 27. Bagian Menimbang huruf a menyebut ia dibuat untuk melaksanakan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012. Pasal 7-nya mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2020.

Peraturan itu kemudian diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan dan diundangkan pada 6 Januari 2023, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 6. Perubahan itu menambahkan satu rusunawa baru, yaitu Benowo-Pakal, dan menambahkan pengertian ruang usaha. Tarif enam rusunawa yang sudah ada tidak diubah sama sekali.

Inilah daftarnya, dikutip apa adanya dari Pasal 4 setelah perubahan, dalam rupiah per satuan rumah susun per bulan.

RusunawaLantai ILantai IILantai IIILantai IVLantai V
RomokalisariRp59.000Rp53.000Rp48.000Rp43.000Rp39.000
KeputihRp99.000Rp89.000Rp79.000Rp64.000Rp45.000
Tambak WediRp99.000Rp89.000Rp79.000Rp64.000Rp45.000
Tambak Wedi IIRp164.000Rp147.600Rp131.200Rp106.600Rp73.800
Dukuh Menanggal Blok ARp93.000Rp84.000Rp75.000Rp61.000Rp42.000
Dukuh Menanggal Blok BRp164.000Rp147.600Rp131.200Rp106.600Rp73.800
Benowo-PakalRp160.000Rp144.000Rp128.000Rp104.000Rp72.000
Tangga tarif sewa rusunawa Keputih per bulan: lantai I Rp99.000, lantai II Rp89.000, lantai III Rp79.000, lantai IV Rp64.000, lantai V Rp45.000
Contoh satu lokasi: tarif sewa turun bertahap dari lantai I ke lantai V. Sumber: Perwali Surabaya 26/2022, jdih.surabaya.go.id, diagram oleh Tanya Properti.

Perhatikan arah tangganya. Di ketujuh rusunawa itu, makin tinggi lantainya, makin murah sewanya. Ini kebalikan dari kebiasaan pasar apartemen komersial, tempat lantai atas sering dijual lebih mahal dengan alasan pemandangan dan ketenangan. Penjelasannya sederhana dan bisa kamu periksa sendiri saat berkunjung: bangunan lima lantai seperti ini umumnya tanpa lift, sehingga naik ke lantai atas adalah beban, bukan kemewahan.

Ada keteraturan aritmetika yang layak diceritakan karena sekaligus menjadi uji bahwa angkanya terbaca utuh. Pada Tambak Wedi II, Dukuh Menanggal Blok B, dan Benowo-Pakal, tarif tiap lantai persis 100 persen, 90 persen, 80 persen, 65 persen, dan 45 persen dari tarif lantai satu. Rp164.000 dikali 0,9 menghasilkan Rp147.600; dikali 0,8 menghasilkan Rp131.200; dikali 0,65 menghasilkan Rp106.600; dikali 0,45 menghasilkan Rp73.800. Rp160.000 mengikuti faktor yang sama persis. Pada Keputih, Tambak Wedi, dan Dukuh Menanggal Blok A, tangga yang sama dipakai lalu dibulatkan ke ribuan terdekat.

Satu-satunya yang menyimpang adalah Romokalisari, yang tangganya jauh lebih landai: lantai lima masih 66 persen dari lantai satu, bukan 45 persen. Kami tidak menemukan penjelasan atas perbedaan itu di dalam naskahnya, jadi kami sebutkan apa adanya sebagai fakta, bukan sebagai kesimpulan.

Satu angka lagi yang unik dan hanya muncul setelah perubahan 2023: Pasal 4 ayat (7) huruf f menetapkan tarif ruang usaha di Rusunawa Benowo-Pakal sebesar Rp33.000 per meter persegi per bulan. Sejauh yang kami temukan, inilah satu-satunya tarif per meter persegi per bulan untuk ruang di dalam bangunan bertingkat yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya.

Batas pemakaian angka rusunawaRusunawa disewakan, bukan dijual, dan penghuninya ditetapkan lewat perjanjian sewa menyewa dengan Pemerintah Kota Surabaya. Jadi tarif di atas bukan harga pasar dan tidak bisa dikalikan untuk menaksir nilai unit apartemen. Kegunaannya ada dua: menjadi lantai paling bawah dari tangga hunian vertikal di kota ini, dan menunjukkan berapa besar biaya bulanan hunian vertikal yang dianggap terjangkau oleh pemerintah daerahnya sendiri. Bandingkan dengan iuran pengelolaan lingkungan pada apartemen komersial di IPL apartemen adalah.

Tarif yang naik lalu dicabut dalam dua hari

Bagian ini kami masukkan karena kalau kamu memeriksa sendiri, kamu berisiko mengambil angka yang sudah mati. Kesalahannya bukan salahmu; basis data hukumnya sendiri yang menyimpan dua keterangan yang saling bertentangan.

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2023, yang berjudul Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022, menaikkan tarif sewa secara tajam. Bagian Menimbang huruf b-nya menyebut alasannya adalah optimalisasi, intensifikasi, dan evaluasi terhadap penetapan tarif sewa. Naskahnya menulis peraturan itu ditetapkan dan diundangkan pada 13 Maret 2023, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 23, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Rusunawa, tarif lantai IPerwali 26/2022 jo. 6/2023Perwali 23/2023 yang sudah dicabut
RomokalisariRp59.000Rp145.000
KeputihRp99.000Rp182.000
Tambak WediRp99.000Rp182.000
Tambak Wedi IIRp164.000Rp188.000
Dukuh Menanggal Blok ARp93.000Rp148.000
Dukuh Menanggal Blok BRp164.000Rp188.000
Benowo-PakalRp160.000Rp160.000
Perbandingan tarif sewa lantai I rusunawa Surabaya per bulan: menurut Perwali 26/2022 jo. 6/2023 yang berlaku Romokalisari Rp59.000, Keputih Rp99.000, Tambak Wedi II Rp164.000, sedangkan menurut Perwali 23/2023 yang sudah dicabut Rp145.000, Rp182.000, dan Rp188.000
Tarif kolom kanan sempat berlaku dua hari sebelum dicabut, jadi jangan mengutipnya sebagai tarif sekarang. Sumber: Perwali Surabaya 27/2023, jdih.surabaya.go.id, diagram oleh Tanya Properti.

Kenaikan terbesar mengenai Romokalisari, yang tarif lantai satunya naik hampir dua setengah kali lipat, sementara Benowo-Pakal justru tidak diubah sama sekali.

Dua hari kemudian kenaikan itu dibatalkan. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 27 Tahun 2023, ditetapkan dan diundangkan pada 15 Maret 2023, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 27, memuat Pasal 1 yang berbunyi bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Alasannya ditulis pada Menimbang huruf b: dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya warga penghuni rumah susun sederhana sewa, peraturan itu perlu ditinjau kembali.

Akibatnya, tarif yang berlaku sampai hari ini adalah tarif Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023, yaitu tabel pertama di halaman ini.

Sekarang bagian jebakannya. Halaman produk hukum untuk Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 di basis data hukum Pemerintah Kota Surabaya berstatus Berlaku dan mendaftar dua entri Diubah dengan, yaitu Nomor 6 Tahun 2023 dan Nomor 23 Tahun 2023, tanpa satu pun catatan bahwa perubahan kedua itu sudah dicabut. Pembaca yang berhenti di situ akan menyusun tarif hari ini dari angka yang sudah mati sejak 15 Maret 2023. Halaman untuk Nomor 23 Tahun 2023 sendiri menulis status Tidak Berlaku beserta entri Dicabut dengan yang menunjuk Nomor 27 Tahun 2023. Jadi dua halaman di basis data yang sama memberi kesan berbeda, dan yang menyelesaikannya adalah naskahnya.

Ada satu selisih lagi yang perlu dicatat. Halaman produk hukum untuk Nomor 23 Tahun 2023 menulis tanggal penetapan dan pengundangan 28 Februari 2023, sedangkan naskah salinannya sendiri menulis 13 Maret 2023 pada kedua baris tanda tangan. Kami memakai tanggal pada naskah, dan karena itu menyebut kenaikan tersebut hidup dua hari, bukan dua pekan.

Cara menguji sendiri klaim status peraturanJangan berhenti pada label status di basis data. Buka halaman peraturan pengubah atau pencabutnya, lalu baca pasal penutupnya sendiri. Periksa juga tanggal penetapan dan pengundangan pada halaman tanda tangan naskah, bukan pada kotak metadata, karena keduanya bisa berbeda. Kalau metadata dan naskah bertentangan, yang dipakai adalah naskahnya. Pola pemeriksaan yang sama kami pakai untuk peraturan pajak daerah di harga rumah di Surabaya.

Di mana menara boleh berdiri menurut RTRW 2025

Harga sebuah unit tidak lepas dari berapa banyak unit yang boleh berdiri di atas satu bidang tanah. Di Surabaya, aturan umumnya baru diganti belum lama ini.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025 sampai 2045 ditetapkan dan diundangkan pada 17 April 2025, Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 3, dan mencabut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 yang berlaku sebelumnya. Status peraturan itu di basis data hukum Badan Pemeriksa Keuangan tercatat Berlaku.

Ketentuan yang paling menentukan bentuk bangunan ada pada koefisien lantai bangunan, yaitu perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dengan luas bidang tanahnya. Pasal 82 ayat (2) huruf b mengatur kawasan perumahan, dan isinya membalik dugaan kebanyakan orang.

Zona menurut Perda Nomor 3 Tahun 2025KDB maksimumKLB maksimumKDH minimumStatus kegiatan perumahan
Perumahan kepadatan rendah hingga sedang dan pengembangan perumahan baru (Pasal 82)80 persen3210 persenDiperbolehkan
Perumahan kepadatan tinggi (Pasal 82)100 persen30 persenDiperbolehkan
Kawasan campuran, bangunan tunggal (Pasal 83)80 persen3210 persenDiperbolehkan
Kawasan campuran, bangunan sistem blok (Pasal 83)70 persen3510 persenDiperbolehkan
Perdagangan dan jasa, bangunan tunggal (Pasal 84)70 persen3510 persenDiperbolehkan dengan syarat
Perdagangan dan jasa, bangunan sistem blok (Pasal 84)60 persen3610 persenDiperbolehkan dengan syarat
Perkantoran (Pasal 85)70 persen3010 persenDiperbolehkan dengan syarat

Baca dua baris pertama pelan-pelan. Zona yang namanya perumahan kepadatan tinggi justru mendapat koefisien lantai bangunan paling kecil di seluruh tabel, yaitu 3, dengan koefisien dasar bangunan 100 persen dan tanpa kewajiban ruang terbuka hijau. Sementara zona perumahan kepadatan rendah hingga sedang mendapat koefisien lantai bangunan 32.

Artinya kata kepadatan di situ menggambarkan seberapa rapat bidang tanah tertutup bangunan, bukan seberapa tinggi bangunan boleh berdiri. Zona kepadatan tinggi adalah permukiman padat yang menutup hampir seluruh kavelingnya dengan bangunan rendah. Menara hunian justru secara hukum lebih mungkin berdiri di zona perumahan kepadatan rendah hingga sedang, atau di kawasan campuran, ketimbang di zona yang namanya kepadatan tinggi.

Perhatikan juga kolom terakhir. Di kawasan perdagangan dan jasa serta di kawasan perkantoran, kegiatan perumahan hanya diperbolehkan dengan syarat, meskipun koefisien lantai bangunannya paling tinggi. Sedangkan di kawasan campuran, perumahan termasuk kegiatan yang diperbolehkan tanpa embel-embel, dengan koefisien lantai bangunan sampai 35 untuk bangunan sistem blok. Kombinasi itu yang biasanya menjelaskan letak menara hunian di kota ini.

Satu peringatan yang tidak boleh dilewati. Ketentuan di atas adalah ketentuan umum zonasi pada rencana tata ruang wilayah, jadi ia berlaku untuk kelas zona, bukan untuk bidang tanah tertentu. Dokumen yang menjawab apa yang boleh berdiri di satu bidang adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bidang itu, dan itu yang perlu kamu minta salinannya. Cara membaca keterkaitan izin bangunan dengan dokumen tata ruang ada di IMB dan PBG.

Biaya berjalan yang tidak masuk angka harga

Harga unit bukan angka terakhir yang keluar dari kantongmu, dan pada hunian vertikal selisihnya lebih besar daripada pada rumah tapak. Ada dua jenis beban yang berjalan terus.

Yang pertama adalah pajak tahunan atas satuan yang kamu miliki. Tarifnya di Surabaya bertingkat mengikuti nilai jual objek pajak, dan tangga enam pitanya beserta angka pengurangnya sudah kami uraikan lengkap di harga rumah di Surabaya. Mekanisme umumnya ada di PBB rumah, sedangkan bea yang dibayar sekali saat perolehan hak ada di BPHTB adalah dan hubungan ketiganya di NJOP, PBB, dan BPHTB.

Yang kedua adalah iuran pengelolaan. Di sinilah perbandingan dengan rusunawa menjadi berguna, karena keduanya dikelola dengan cara yang berbeda dan itu tampak di naskahnya.

Pasal 5 Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 menyatakan tarif sewa rusunawa dibayarkan setiap bulan kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, lalu disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pengelolaan rusunawa. Jadi di rusunawa, satu angka bulanan itu sekaligus sewa dan biaya pengelolaan. Pasal 3 ayat (2) bahkan menyebut bahwa untuk Dukuh Menanggal Blok A dan Blok B, Keputih, Tambak Wedi, dan Tambak Wedi II, tarif sewa sudah termasuk penggunaan mebel.

Pada apartemen komersial, susunannya lain. Harga jual dibayar sekali, sedangkan biaya pengelolaan dipungut terpisah setiap bulan oleh perhimpunan pemilik dan penghuni, dan besarannya tidak diatur oleh peraturan daerah. Karena itu dua unit dengan harga jual sama bisa punya beban bulanan yang jauh berbeda. Rincian komponennya ada di IPL apartemen adalah dan gambaran total biaya kepemilikannya di biaya kepemilikan apartemen.

Satu lagi yang sering dilupakan pembeli unit baru: yang kamu tanda tangani lebih dulu biasanya bukan akta jual beli, melainkan perjanjian pendahuluan. Risiko dan syarat sahnya dibahas di PPJB adalah, dan kerangka menilai proyek secara keseluruhan ada di cara menilai perumahan dan apartemen.

Menyusun rentang harga sendiri

Karena tidak ada daftar harga resmi, yang bisa kamu lakukan adalah membangun rentangmu sendiri dari angka yang asal-usulnya jelas. Urutan ini disusun supaya kamu gugur di langkah murah lebih dulu.

  1. Tetapkan dulu unitnya masuk skema bersubsidi atau tidak. Kalau ya, batas atasnya Rp11.000.000 per meter persegi menurut Lampiran Kepmen PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026, dan luas lantainya harus berada di 21 sampai 45 meter persegi. Kalau tidak, plafon itu tidak berlaku dan jangan dipakai menawar.
  2. Ubah semua penawaran menjadi rupiah per meter persegi. Bagi harga penawaran dengan luas satuan yang tertulis di dokumen, bukan luas yang disebut lisan. Tanpa langkah ini, unit studio dan unit dua kamar tidak bisa dibandingkan.
  3. Pastikan luas yang dipakai adalah luas satuan, bukan luas terbangun. Minta angkanya dari gambar dan dari dokumen perjanjian, lalu cocokkan keduanya. Kalau berbeda, hentikan pembicaraan harga sampai selisihnya dijelaskan tertulis.
  4. Kumpulkan minimal lima pembanding di koridor yang sama. Ambil mediannya, bukan rata-ratanya, supaya satu penawaran ekstrem tidak menyeret hasilnya.
  5. Periksa zonanya. Cocokkan lokasi proyek dengan ketentuan umum zonasi Perda Nomor 3 Tahun 2025, lalu minta salinan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bidang tersebut. Proyek yang berdiri di zona dengan koefisien lantai bangunan 3 tidak mungkin berbentuk menara.
  6. Tanyakan biaya pengelolaan per meter persegi per bulan sejak awal. Bandingkan dengan Rp33.000 per meter persegi per bulan yang dipakai Pemerintah Kota Surabaya untuk ruang usaha di rusunawa miliknya. Angka itu bukan patokan, tetapi ia titik acuan yang asal-usulnya jelas.
  7. Hitung beban tahunannya terpisah dari harga. Pajak bumi dan bangunan atas satuan, ditambah iuran pengelolaan dua belas bulan, adalah angka yang akan kamu bayar seumur kepemilikan.
  8. Periksa dokumen kepemilikan satuannya. Bentuk hak atas satuan rumah susun dan akibatnya bagi pembeli dibahas di rumah susun, sedangkan gambaran umum untung ruginya di apartemen.
  9. Bandingkan dengan rumah tapak sebelum memutuskan. Rentang harga rumah tapak di kota yang sama ada di harga rumah di Surabaya, program bersubsidinya di rumah subsidi Surabaya, dan ringkasan wilayahnya di halaman harga properti Surabaya.

Kalau kamu membandingkan Surabaya dengan kota lain, metodologi umumnya ada di harga apartemen, dan halaman kota lain yang memakai kerangka serupa ada di harga apartemen di Jakarta, harga apartemen di Makassar, serta harga apartemen di Bandung.

Terakhir, cara memastikan angka di halaman ini masih berlaku ketika kamu membacanya. Untuk plafon program, buka halaman produk hukum Kepmen PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 di basis data hukum Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman lalu periksa apakah ada keputusan yang mencabutnya, karena pendahulunya sendiri berumur kurang dari lima bulan. Untuk tarif rusunawa, buka halaman Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 di basis data hukum Pemerintah Kota Surabaya, catat seluruh entri Diubah dengan, lalu buka naskah tiap pengubahnya satu per satu dan periksa apakah ada yang sudah dicabut. Untuk tata ruang, periksa apakah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 masih berstatus berlaku dan apakah sudah ada rencana detail tata ruang yang lebih rinci untuk wilayah yang kamu incar.

Pertanyaan umum

Berapa harga apartemen di Surabaya per meter persegi? +

Tidak ada angka resmi untuk harga pasarnya, karena tidak ada lembaga negara yang menerbitkan daftar harga apartemen per kota. Angka resmi yang paling dekat adalah plafon harga satuan rumah susun umum bersubsidi untuk Provinsi Jawa Timur, yaitu Rp11.000.000 per meter persegi atau Rp495.000.000 untuk unit seluas 45 meter persegi, menurut Lampiran Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1721/KPTS/M/2026 yang ditetapkan 6 Agustus 2026. Perlu ditegaskan, itu batas atas sebuah program pembiayaan, bukan harga pasar, dan unit yang dipasarkan secara komersial tidak tunduk padanya. Untuk menilai penawaran komersial, ubah tiap penawaran menjadi rupiah per meter persegi lalu ambil mediannya dari minimal lima pembanding di koridor yang sama.

Apakah pemerintah menerbitkan daftar harga apartemen di Surabaya? +

Tidak untuk harga jual di pasar. Yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya adalah tarif sewa rumah susun sederhana sewa yang ia kelola sendiri, lewat Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023. Tarifnya berkisar Rp39.000 sampai Rp164.000 per satuan rumah susun per bulan untuk tujuh rusunawa, ditambah Rp33.000 per meter persegi per bulan untuk ruang usaha di Rusunawa Benowo-Pakal. Angka itu sewa bulanan unit milik pemerintah daerah, jadi tidak bisa dipakai menaksir nilai jual apartemen komersial. Kegunaannya adalah menjadi lantai paling bawah dari tangga hunian vertikal di kota ini.

Kenapa tarif sewa rusunawa Surabaya justru makin murah di lantai atas? +

Karena bangunan rusunawa lima lantai umumnya tidak berlift, sehingga ketinggian menjadi beban dan bukan nilai tambah. Di ketujuh rusunawa yang diatur Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 sebagaimana diubah, tarif turun dari lantai satu ke lantai lima. Pada Tambak Wedi II, Dukuh Menanggal Blok B, dan Benowo-Pakal, tangganya persis 100 persen, 90 persen, 80 persen, 65 persen, dan 45 persen dari tarif lantai satu. Pada Keputih, Tambak Wedi, dan Dukuh Menanggal Blok A, tangga yang sama dipakai lalu dibulatkan ke ribuan. Hanya Romokalisari yang memakai tangga lebih landai, dengan lantai lima masih 66 persen dari lantai satu. Logika ini kebalikan dari pasar apartemen komersial berlift, jadi jangan dibawa menyeberang.

Berapa tarif sewa rusunawa milik Pemkot Surabaya yang berlaku sekarang? +

Yang berlaku adalah tarif pada Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023. Untuk lantai satu: Romokalisari Rp59.000, Dukuh Menanggal Blok A Rp93.000, Keputih dan Tambak Wedi masing-masing Rp99.000, Benowo-Pakal Rp160.000, serta Tambak Wedi II dan Dukuh Menanggal Blok B masing-masing Rp164.000 per satuan per bulan. Tarif lantai berikutnya lebih rendah. Perlu diketahui, Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 sempat menaikkan tarif ini pada 13 Maret 2023, tetapi dicabut utuh oleh Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 pada 15 Maret 2023, sehingga angka yang lebih tinggi itu tidak pernah menjadi tarif yang berjalan lama.

Apakah apartemen boleh dibangun di semua zona perumahan Surabaya? +

Tidak, dan pembatasnya bukan yang biasa orang duga. Pasal 82 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 memberi koefisien lantai bangunan maksimum 32 untuk perumahan kepadatan rendah hingga sedang dan pengembangan perumahan baru, tetapi hanya 3 untuk perumahan kepadatan tinggi dengan koefisien dasar bangunan 100 persen. Jadi zona yang bernama kepadatan tinggi justru tidak bisa menampung menara. Kawasan campuran pada Pasal 83 memberi koefisien lantai bangunan sampai 35 untuk bangunan sistem blok dan menempatkan perumahan sebagai kegiatan yang diperbolehkan. Di kawasan perdagangan dan jasa serta perkantoran, perumahan hanya diperbolehkan dengan syarat. Yang mengikat satu bidang tanah tetap dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, bukan tabel zonasi kota.

Apa bedanya plafon rusun bersubsidi dengan harga apartemen komersial? +

Plafon bersubsidi adalah batas atas yang boleh dipasang untuk unit yang menerima fasilitasi pembiayaan pemerintah pusat, lengkap dengan syarat yang menempel padanya: luas lantai 21 sampai 45 meter persegi, suku bunga 6 persen per tahun sepanjang tenor, jangka waktu kredit paling lama 40 tahun, dan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, semuanya menurut Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026. Harga apartemen komersial tidak dibatasi peraturan mana pun, tidak mendapat suku bunga khusus, dan tetap dikenai bea perolehan hak secara penuh. Karena itu membandingkan keduanya secara langsung akan menyesatkan; yang bisa dibandingkan adalah rupiah per meter persegi, dengan catatan bahwa yang satu adalah plafon dan yang lain adalah penawaran.

Kenapa tarif sewa rusunawa Surabaya sempat naik lalu batal? +

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2023 menaikkan tarif sewa dan diundangkan pada 13 Maret 2023. Dua hari kemudian, pada 15 Maret 2023, Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 mencabutnya dengan alasan memperhatikan kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya warga penghuni rusunawa. Karena itu tarif yang berlaku adalah tarif Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023.

Sumber
  1. Kepmen PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 tentang Kriteria Satuan Rumah Susun Umum Dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat (JDIH Kementerian PKP) - Diakses 4 September 2026, halaman produk hukum resmi. Uji soft-404 pada domain ini dilakukan dengan meminta beberapa alamat produk hukum yang sengaja dikarang, termasuk kepmen-1720kptsm2026-2026 sampai kepmen-1725kptsm2026-2026 dan kepmen-9999kptsm2026-2026, dan semuanya dibalas HTTP 404, jadi kode status di domain ini bermakna
  2. Naskah Kepmen PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 (PDF, JDIH Kementerian PKP) - Diunduh dan dibaca 4 September 2026, berkas 665.586 byte, 6 halaman, diekstrak dengan pdftotext mode -table. Diktum KESATU huruf a luas lantai minimal 21 m2 sampai dengan 45 m2, huruf b harga jual paling banyak untuk luas lantai 45 m2 tercantum dalam Lampiran. Diktum KEDUA huruf d jangka waktu kredit paling lama 40 tahun, huruf e angka 1 suku bunga sepanjang tenor 6 persen per tahun, huruf h bebas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Diktum KETIGA mencabut Kepmen PKP Nomor 23/KPTS/M/2026. Ditetapkan di Jakarta 6 Agustus 2026 oleh Maruarar Sirait. Lampiran bagian A memuat 37 baris provinsi, dengan Jawa Timur pada baris 15 sebesar Rp11.000.000 per m2 dan Rp495.000.000 per unit 45 m2, nilai terendah Rp10.000.000 dan tertinggi Rp28.000.000 pada Papua Pegunungan. Bagian B memuat 9 baris kabupaten dan kota, yaitu lima kota administrasi Jakarta, Kabupaten dan Kota Tangerang bersama Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi; Surabaya tidak ada di dalamnya. Uji aritmetika internal: seluruh 46 baris memenuhi harga per m2 dikali 45 sama dengan harga per unit
  3. Perwali Kota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya (JDIH Kota Surabaya) - Diakses 4 September 2026. Halaman produk hukum menulis tanggal penetapan 8 April 2022, pemrakarsa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, penandatangan Eri Cahyadi, dan status Berlaku. Blok riwayat statusnya mendaftar Mencabut Perwali Nomor 5 Tahun 2020, Diubah dengan Perwali Nomor 6 Tahun 2023, dan Diubah dengan Perwali Nomor 23 Tahun 2023, TANPA catatan bahwa Perwali Nomor 23 Tahun 2023 telah dicabut. Kekurangan itu sengaja dilaporkan di badan artikel. Uji soft-404 pada domain ini membalas HTTP 500 untuk alamat peraturan yang sengaja dikarang, jadi kode status 200 di sini bermakna
  4. Naskah Perwali Kota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 (PDF, JDIH Kota Surabaya) - Diunduh dan dibaca 4 September 2026, berkas 291.043 byte. Menimbang huruf a menyebut pelaksanaan Pasal 25 ayat (3) Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 15 Tahun 2012. Pasal 2 mendaftar enam rusunawa. Pasal 3 ayat (2) menyebut tarif sewa Dukuh Menanggal Blok A dan Blok B, Keputih, Tambak Wedi, dan Tambak Wedi II sudah termasuk penggunaan mebel. Pasal 4 memuat tarif per satuan per bulan untuk lima lantai. Pasal 5 mengatur pembayaran bulanan lewat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah untuk kebutuhan operasional pengelolaan rusunawa. Pasal 7 mencabut Perwali Nomor 5 Tahun 2020. Ditetapkan dan diundangkan di Surabaya 8 April 2022, Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 27
  5. Perwali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 26 Tahun 2022 (JDIH Kota Surabaya) - Diakses 4 September 2026. Judul halaman berbunyi Peraturan Walikota PERWALI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya. Halaman ini tidak muncul lewat formulir pencarian judul di situs tersebut dan ditemukan dengan menelusuri nomor halaman produk hukum satu per satu, jadi ketidakhadiran sebuah peraturan pada hasil pencarian di sana bukan bukti bahwa peraturannya tidak ada
  6. Naskah Perwali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 26 Tahun 2022 (PDF, JDIH Kota Surabaya) - Diunduh dan dibaca 4 September 2026, berkas 225.543 byte. Pasal I mengubah Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Perwali Nomor 26 Tahun 2022: menambahkan Rusunawa Benowo-Pakal dan pengertian ruang usaha rumah susun. Pasal 4 hasil perubahan memuat tarif lantai I sampai V untuk tujuh rusunawa, yaitu Romokalisari 59.000 sampai 39.000, Keputih 99.000 sampai 45.000, Tambak Wedi 99.000 sampai 45.000, Tambak Wedi II 164.000 sampai 73.800, Dukuh Menanggal Blok A 93.000 sampai 42.000, Dukuh Menanggal Blok B 164.000 sampai 73.800, dan Benowo-Pakal 160.000 sampai 72.000, ditambah ruang usaha Benowo-Pakal Rp33.000 per m2. Tarif enam rusunawa lama tidak diubah. Ditetapkan dan diundangkan di Surabaya 6 Januari 2023, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 6. Uji aritmetika internal: Tambak Wedi II, Dukuh Menanggal Blok B, dan Benowo-Pakal memakai faktor lantai persis 100, 90, 80, 65, dan 45 persen, sedangkan Keputih, Tambak Wedi, dan Dukuh Menanggal Blok A memakai faktor sama yang dibulatkan ke ribuan, dan hanya Romokalisari yang memakai tangga lebih landai
  7. Perwali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 26 Tahun 2022, status Tidak Berlaku (JDIH Kota Surabaya) - Diakses 4 September 2026. Halaman produk hukum menulis status Tidak Berlaku dengan blok Dicabut dengan yang menunjuk Perwali Nomor 27 Tahun 2023, sumber BD Kota Surabaya 2023 (23): 6 hlm, subjek TARIF SEWA RUSUNAWA. PERBEDAAN YANG DILAPORKAN DI ARTIKEL: halaman ini menulis tanggal penetapan dan pengundangan 28 Februari 2023, sedangkan naskah salinannya menulis 13 Maret 2023 pada baris Ditetapkan dan baris Diundangkan. Naskahnya yang dipakai
  8. Naskah Perwali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2023 (PDF, JDIH Kota Surabaya) - Diunduh dan dibaca 4 September 2026, berkas 479.214 byte. Menimbang huruf b menyebut alasan optimalisasi, intensifikasi, dan evaluasi terhadap penetapan tarif sewa. Pasal 4 hasil perubahan menaikkan tarif lantai I menjadi Romokalisari Rp145.000, Keputih Rp182.000, Tambak Wedi Rp182.000, Tambak Wedi II Rp188.000, Dukuh Menanggal Blok A Rp148.000, dan Dukuh Menanggal Blok B Rp188.000, sedangkan Benowo-Pakal tetap Rp160.000 dengan ruang usaha tetap Rp33.000 per m2. Ditetapkan dan diundangkan di Surabaya 13 Maret 2023, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 23, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan
  9. Perwali Kota Surabaya Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pencabutan Perwali Nomor 23 Tahun 2023 (JDIH Kota Surabaya) - Diakses 4 September 2026. Judul halaman berbunyi Peraturan Walikota PERWALI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya
  10. Naskah Perwali Kota Surabaya Nomor 27 Tahun 2023 (PDF, JDIH Kota Surabaya) - Diunduh dan dibaca 4 September 2026, berkas 326.160 byte. Menimbang huruf b berbunyi bahwa dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat khususnya warga penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa, Perwali Nomor 23 Tahun 2023 perlu ditinjau kembali. Pasal 1 menyatakan Perwali Nomor 23 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 menyatakan berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan dan diundangkan di Surabaya 15 Maret 2023, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 27. Selisih dua hari terhadap tanggal pengundangan Perwali Nomor 23 Tahun 2023 inilah dasar pernyataan di artikel bahwa kenaikan tarif itu hidup dua hari
  11. Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045 (peraturan.bpk.go.id) - Diakses 4 September 2026, tanggal penetapan, pengundangan, dan mulai berlaku 17 April 2025, sumber Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 3, status Berlaku, blok status peraturan berbunyi Mencabut PERDA Kota Surabaya No. 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Catatan pemeriksaan: peraturan.bpk.go.id mengabaikan bagian slug pada alamat Details dan tetap membalas HTTP 200 sambil menampilkan dokumen lain bila nomornya keliru, jadi tautan ini diverifikasi lewat judul dokumen pada halamannya
  12. Naskah Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 (PDF, JDIH Kota Surabaya) - Diunduh dan dibaca 4 September 2026, berkas 12.090.065 byte, diekstrak dengan pdftotext mode -table. Pasal 82 ayat (2) huruf b ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan Perumahan: perumahan kepadatan rendah hingga sedang dan pengembangan perumahan baru dengan KDB maksimum 80 persen, KLB maksimum 32, KDH minimum 10 persen; perumahan kepadatan tinggi dengan KDB maksimum 100 persen, KLB maksimum 3, KDH minimum 0 persen. Pasal 83 Kawasan Campuran: bangunan tunggal KDB 80 persen dan KLB 32, bangunan sistem blok KDB 70 persen dan KLB 35, dengan perumahan termasuk kegiatan yang diperbolehkan. Pasal 84 Kawasan Perdagangan dan Jasa: bangunan tunggal KDB 70 persen dan KLB 35, bangunan sistem blok KDB 60 persen dan KLB 36, dengan perumahan hanya diperbolehkan dengan syarat. Pasal 85 Kawasan Perkantoran: KDB 70 persen dan KLB 30, perumahan diperbolehkan dengan syarat. Pasal 81 Kawasan Peruntukan Industri KLB maksimum 16

Cara kami memilih sumber, memeriksa angka, dan menerima koreksi dijelaskan di kebijakan editorial.