KPR

Rumah subsidi Cimahi: batas harga, lokasi, dan syarat penghasilannya

Ilustrasi: Rumah subsidi Cimahi: batas harga, lokasi, dan syarat penghasilannya
Ilustrasi konsep untuk panduan ini, bukan foto properti atau lokasi tertentu.

Jawaban singkatBatas harga rumah subsidi di Cimahi adalah Rp166.000.000, dan batas penghasilan pembelinya Rp8.500.000 per bulan untuk yang tidak kawin serta Rp10.000.000 untuk yang kawin[2, 4]. Kedua angka itu persis sama dengan yang berlaku di Kota Bandung di sebelahnya, karena Lampiran huruf A Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1722/KPTS/M/2026 menempatkan seluruh Jawa Barat di luar Bogor, Depok, dan Bekasi pada kelompok wilayah 1, dan Lampiran Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 menempatkannya pada Zona 1. Yang tidak sama adalah lapisan daerahnya, dan di sinilah orang paling sering keliru. Kota Cimahi memungut pajaknya dengan Peraturan Daerah sendiri, yaitu Perda Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023, bukan dengan Perda Kota Bandung. Tarif PBB tahunannya berbentuk tujuh jenjang yang dimulai dari nol persen, NJOP tidak kena pajaknya Rp15.000.000, dan untuk rumah kelas subsidi hasil akhirnya justru sedikit lebih tinggi daripada di Kota Bandung[6, 7]. Kota ini juga hanya seluas 4.243 hektare, sehingga pertanyaan lokasi menjadi jauh lebih menentukan daripada di kota tetangganya.

Dua angka yang berlaku di Cimahi

Program rumah subsidi ditetapkan pemerintah pusat, jadi angkanya tidak ditentukan pengembang dan tidak mengikuti harga pasar setempat. Ada dua angka yang perlu kamu pegang sebelum melihat unit mana pun.

Angka pertama adalah batas harga jual unitnya. Lampiran huruf A Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1722/KPTS/M/2026 membagi Indonesia ke dalam lima kelompok wilayah. Kelompok 1 memuat "Jawa, kecuali Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten/Kota Tangerang, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten/Kota Bekasi", dengan harga jual paling banyak Rp166.000.000. Kota Cimahi tidak disebut dalam pengecualian mana pun, jadi angka itu yang berlaku[2].

Angka kedua adalah batas penghasilanmu. Lampiran Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 menempatkan Jawa di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada Zona 1, dengan batas Rp8.500.000 per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp10.000.000 untuk yang kawin. Batas untuk kategori satu orang peserta Tapera juga Rp10.000.000[4]. Tabel yang sama terpasang di halaman produk KPR FLPP BP Tapera saat kami periksa ulang pada 7 Oktober 2026[12].

Patokan CimahiBatas harga jual Rp166.000.000 (kelompok wilayah 1, Kepmen PKP 1722/KPTS/M/2026) · Batas penghasilan Rp8.500.000 tidak kawin dan Rp10.000.000 kawin (Zona 1, Permen PKP 5/2025) · Luas lahan efektif 60 m2 sampai 200 m2, luas lantai 21 m2 sampai 36 m2, lebar muka kaveling minimal 5 m · SBUM Rp4.000.000 untuk daerah di luar Papua[2, 4] · Diperiksa ulang 7 Oktober 2026
Empat kartu patokan rumah subsidi Cimahi: batas harga jual Rp166.000.000, batas penghasilan Rp8.500.000 tidak kawin dan Rp10.000.000 kawin, luas lahan efektif 60 sampai 200 m2 dengan luas lantai 21 sampai 36 m2, dan SBUM Rp4.000.000
Empat angka yang perlu dipegang sebelum melihat unit mana pun di Cimahi. Sumber: Kepmen PKP 1722/KPTS/M/2026, jdih.pkp.go.id dan Permen PKP 5/2025, peraturan.bpk.go.id, diagram oleh Tanya Properti.

Rp166.000.000 adalah batas atas, bukan harga yang seharusnya. Pasal 3 ayat (3) Permen PKP 5/2025 menegaskan harga jual pemilikan Rumah Umum dihitung tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai, dan halaman produk BP Tapera menyebut pembelian lewat skema KPR FLPP bebas PPN[2, 4, 12]. Batas luasnya juga mengikat: Diktum KESATU Kepmen PKP 1722/KPTS/M/2026 menetapkan luas lahan efektif 60 m2 sampai 200 m2, lebar muka kaveling minimal 5 m, dan luas lantai 21 m2 sampai 36 m2. Riwayat perubahan angka luas itu ada di ukuran rumah subsidi, cara membaca tabel lima kelompok harga untuk seluruh Indonesia ada di perumahan subsidi, dan uraian empat zona penghasilan beserta cara menghitung penghasilan bersih gabungan suami istri ada di batas penghasilan rumah subsidi.

Cimahi bukan Bandung untuk urusan pajak

Kota Cimahi berbatasan langsung dengan Kota Bandung di sisi timur dan selatan, dan dengan Kabupaten Bandung Barat di sisi utara dan barat. Banyak iklan properti memasarkan unit di Cimahi dengan kata "Bandung" karena orientasi kegiatannya memang ke sana. Untuk batas harga dan batas penghasilan, hal itu tidak mengubah apa pun: kedua kota berada di Jawa Barat, sehingga sama-sama masuk kelompok wilayah 1 dan Zona 1.

Yang berubah adalah Peraturan Daerah pajaknya, karena bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipungut oleh daerah tempat tanah dan bangunannya berada, bukan tempat kantor pemasaran berdiri. Kota Cimahi memakai Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan dan diundangkan 29 Desember 2023, berstatus Berlaku dan belum pernah diubah saat kami periksa. Kota Bandung memakai Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang sudah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2025. Dua dokumen berbeda, dua umur berbeda, dan isinya juga berbeda.

KetentuanKota Cimahi (Perda Nomor 8 Tahun 2023)[6]Kota Bandung (Perda Nomor 1 Tahun 2024)[7, 8]
NJOP tidak kena pajakRp15.000.000 per wajib pajak, hanya untuk satu objek per tahun pajak (Pasal 6 ayat (3) dan (4))Rp25.000.000 per wajib pajak, hanya untuk satu objek per tahun pajak (Pasal 8 ayat (3) dan (4))
Dasar pengenaan PBB-P2Paling rendah 20 persen dan paling tinggi 100 persen dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak, besarannya diatur Peraturan Wali Kota (Pasal 7)Paling rendah 20 persen dan paling tinggi 100 persen, besarannya diatur Peraturan Wali Kota (Pasal 9)
Bentuk tarif PBB-P2Tujuh jenjang. NJOP Rp0 sampai Rp60.000.000 dikenai 0 persen; Rp60.000.001 sampai Rp500.000.000 dikenai 0,105 persen; lalu 0,125 persen, 0,150 persen, 0,175 persen, 0,201 persen, dan 0,225 persen (Pasal 8 ayat (1))Dua jenjang. NJOP sampai Rp1.000.000.000 dikenai 0,1 persen, di atas itu 0,2 persen (Pasal 10 ayat (1))
Tarif lahan produksi pangan dan ternakBerjenjang juga, mulai 0,1 persen (Pasal 8 ayat (2))Tunggal 0,05 persen (Pasal 10 ayat (2))
Tarif BPHTB5 persen (Pasal 14)5 persen (Pasal 15)
NPOPTKP perolehan hak pertamaRp80.000.000 (Pasal 13 ayat (4))Rp80.000.000 (Pasal 14 ayat (5))
Daftar alasan keringanan pajakMasih terbuka, memakai frasa "paling sedikit" (Pasal 98 ayat (2) dan (3))Menjadi tertutup sejak frasa "paling sedikit" dihapus oleh Perda Nomor 2 Tahun 2025 (Pasal 85 ayat (3))

Perhatikan baris tarif PBB-P2, karena di situlah letak kejutannya. Adanya jenjang nol persen di Cimahi mudah dibaca sebagai kabar baik, padahal jenjang itu berhenti di NJOP Rp60.000.000, sedangkan rumah beserta tanahnya pada kelas harga subsidi hampir selalu ber-NJOP di atas angka tersebut. Begitu melewati batas itu, tarif yang berlaku adalah 0,105 persen, sedikit lebih tinggi daripada 0,1 persen di Kota Bandung, dan pengurang NJOP tidak kena pajaknya juga lebih kecil[6, 7].

Perbandingan pajak daerah: Kota Cimahi dengan NJOP tidak kena pajak Rp15.000.000 dan tarif PBB-P2 0 persen sampai NJOP Rp60.000.000 lalu 0,105 persen, Kota Bandung dengan NJOP tidak kena pajak Rp25.000.000 dan tarif 0,1 persen sampai Rp1.000.000.000; BPHTB keduanya 5 persen dengan NPOPTKP Rp80.000.000
Dua kota bersebelahan, dua Peraturan Daerah pajak yang berbeda. Sumber: Perda Kota Cimahi 8/2023 dan Perda Kota Bandung 1/2024, peraturan.bpk.go.id, diagram oleh Tanya Properti.

Perbedaan lain yang jarang disorot ada di baris terakhir. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Perda Kota Cimahi masih memakai frasa "paling sedikit" saat menyebut kondisi wajib pajak dan kondisi objek pajak yang bisa menjadi alasan Wali Kota memberi keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran. Frasa itu membuat daftarnya bersifat minimum dan masih terbuka. Kota Bandung menghapus frasa yang sama pada 2025, sehingga daftarnya menjadi tertutup. Perinciannya kami bahas di rumah subsidi Bandung. Sebagai catatan jujur, keduanya sama-sama menyerahkan tata cara pengajuannya kepada Peraturan Wali Kota, jadi di kedua kota ini jalurnya tetap berupa permohonan, bukan potongan otomatis.

Hitungan pajak yang perlu disiapkan

PBB-P2 setiap tahun

Simulasi berikut memakai satu asumsi yang harus disebut terbuka. Pasal 7 ayat (1) Perda Kota Cimahi menetapkan dasar pengenaan PBB-P2 antara 20 persen dan 100 persen dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak, dan ayat (3) menyerahkan angka pastinya kepada Peraturan Wali Kota. Kami memakai 100 persen supaya tarifnya kelihatan, jadi angka sebenarnya bisa lebih rendah. Ambil objek dengan NJOP Rp180.000.000, nilai yang wajar untuk rumah pada kelas harga subsidi.

  • Di Kota Cimahi, NJOP dikurangi NJOP tidak kena pajak Rp15.000.000 menyisakan Rp165.000.000. Tarif yang berlaku 0,105 persen[6], sehingga pokoknya sekitar Rp173.000 per tahun.
  • Di Kota Bandung, NJOP dikurangi Rp25.000.000 menyisakan Rp155.000.000. Tarif yang berlaku 0,1 persen[7], sehingga pokoknya sekitar Rp155.000 per tahun.

Selisihnya hanya belasan ribu rupiah per tahun untuk objek yang nilainya persis sama. Angka itu kecil dibanding cicilan, dan kami tidak menyarankan siapa pun memilih kota berdasarkan selisih sebesar itu. Yang penting bukan besarnya, melainkan buktinya: alamat administratif unit menentukan aturan mana yang berlaku atasmu, dan itu tidak berhenti pada tarif. Kalau kamu memakai artikel tentang pajak Kota Bandung untuk menghitung tagihan rumah di Cimahi, angka dasar, jumlah jenjang, dan pengurangnya semuanya salah sejak awal. Cara membaca SPPT ada di PBB rumah, dan cara memeriksa NJOP lewat kanal resmi ada di cek NJOP online.

BPHTB di hari akad

Untuk BPHTB, kedua kota memang bertemu di angka yang sama, dan itu perlu dikatakan apa adanya. Pasal 14 Perda Kota Cimahi menetapkan tarif 5 persen, dan Pasal 13 ayat (4) menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp80.000.000 untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah tempat terutangnya BPHTB[6]. Hitungannya: pada harga batas atas Rp166.000.000, dasar kena pajaknya Rp86.000.000 dan pokok BPHTB-nya Rp4.300.000. Uang itu perlu tersedia tunai sebelum akta ditandatangani dan tidak bisa dicicil lewat KPR.

Dua ketentuan lain di Perda yang sama perlu kamu ketahui. Pertama, Pasal 13 ayat (3) menyatakan bila nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang dipakai dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, yang dipakai sebagai dasar adalah NJOP-nya. Kedua, Pasal 15 ayat (2) huruf a menetapkan saat terutang BPHTB untuk jual beli jatuh pada tanggal perjanjian pengikatan jual beli ditandatangani, jadi kewajibannya lahir lebih awal daripada yang banyak orang duga. Arti dan risiko PPJB ada di PPJB adalah, penjelasan BPHTB secara utuh ada di BPHTB adalah, dan untuk memisahkan harga rumah dari kas yang benar-benar perlu tersedia pakai kalkulator biaya beli rumah.

Soal pembebasan, Diktum KEDUA huruf h Kepmen PKP 1722/KPTS/M/2026 memang menyatakan kredit pemilikan rumah umum tapak yang memperoleh fasilitasi Pemerintah Pusat bebas BPHTB, tetapi dengan tambahan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Perda Kota Cimahi mengecualikan perolehan hak untuk masyarakat berpenghasilan rendah dari objek BPHTB lewat Pasal 11 ayat (4) huruf h, namun ayat (5) dan ayat (6) menyerahkan kriterianya kepada Peraturan Wali Kota yang diselaraskan dengan kebijakan menteri. Jadi pembebasannya tidak otomatis menyala hanya karena unitnya berlabel subsidi.

Dua pertanyaan yang wajib dijawab tertulisBawa ini ke badan pengelola pendapatan daerah Kota Cimahi. Pertama, Peraturan Wali Kota mana yang mengatur kriteria pembebasan BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5) Perda Nomor 8 Tahun 2023, dan berapa persen dasar pengenaan PBB-P2 yang dipakai tahun berjalan. Kedua, minta alamat administratif lengkap unit yang kamu incar sampai tingkat kelurahan dan kecamatan, lalu pastikan itu benar Kota Cimahi dan bukan Kota Bandung atau Kabupaten Bandung Barat. Nama kawasan pemasaran bukan jawabannya.

Kota 4.243 hektare dan arti praktisnya

Kota Cimahi adalah salah satu kota terkecil di Jawa Barat, dan ukurannya bukan sekadar trivia. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2024 sampai 2044, yang ditetapkan 25 Oktober 2024 dan mencabut RTRW 2012 sampai 2032, menyebut wilayah perencanaan kota terdiri atas 3 kecamatan dan 15 kelurahan dengan luas daratan kurang lebih 4.243 hektare. Batasnya juga rapat: Pasal 2 ayat (3) menyebut Kota Cimahi berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat di utara dan barat, serta Kota Bandung dan Kabupaten Bandung di timur dan selatan.

Yang membuat angka itu penting adalah bagaimana lahannya sudah dibagi habis di dalam Perda yang sama. Pasal 27 sampai Pasal 37 menyebut alokasi kawasan budi daya beserta luasnya masing-masing, dan pola ruang itu yang menjadi dasar penerbitan izin.

Peruntukan menurut RTRW Kota Cimahi 2024 sampai 2044Luas kurang lebih
Kawasan Permukiman, mencakup perumahan, fasilitas umum dan sosial, serta infrastruktur perkotaan (Pasal 33)2.312 ha
Kawasan Peruntukan Industri (Pasal 31)530 ha
Ruang terbuka hijau (Pasal 26)488 ha
Kawasan Perdagangan dan Jasa (Pasal 34)315 ha
Kawasan Pertahanan dan Keamanan (Pasal 37)310 ha
Kawasan Pertanian (Pasal 29)193 ha
Badan jalan, sempadan sungai, badan air, perkantoran, transportasi, dan pariwisata94 ha gabungan

Jumlahkan kolom kanannya dan kamu mendapat 4.242 hektare, praktis sama dengan seluruh luas kota. Rencana tata ruang ini tidak menyisakan kantong lahan cadangan berskala besar untuk dibangun kemudian.

Tangga alokasi ruang RTRW Kota Cimahi: kawasan permukiman 2.312 ha, industri 530 ha, ruang terbuka hijau 488 ha, perdagangan dan jasa 315 ha, pertahanan dan keamanan 310 ha, pertanian 193 ha
Alokasi ruang yang membuat proyek baru di dalam batas kota terbatas. Sumber: Perda Kota Cimahi 4/2024 tentang RTRW, peraturan.bpk.go.id, diagram oleh Tanya Properti.

Baris yang dicetak tebal itu yang tidak ada duanya. Pasal 37 ayat (1) merinci 25 instalasi pertahanan dan keamanan yang menempati 310 hektare tersebut, mulai dari markas brigade infanteri, pusat kesenjataan, sejumlah pusat pendidikan kecabangan, sampai lapangan tembak, dan ayat (2) menambahkan 12 lokasi lain termasuk rumah sakit tentara dan kantor kepolisian sektor[10]. Lebih dari 300 hektare wilayah kota dipegang untuk fungsi itu dan tidak tersedia untuk perumahan.

Konsekuensinya untuk calon pembeli rumah subsidi bukan larangan, melainkan ekspektasi. Di kota seluas ini, dengan kawasan permukiman yang sudah terisi dan tidak ada lahan cadangan berskala besar, proyek rumah subsidi baru yang benar-benar berada di dalam batas Kota Cimahi jauh lebih jarang daripada yang berada di Kabupaten Bandung Barat atau Kabupaten Bandung di sekelilingnya. Karena itu langkah pertama pada bagian berikutnya bukan menawar harga, melainkan memastikan letak administratifnya.

Satu lapisan lagi menyentuh bagian utara kota. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 memasukkan Daerah Kota Cimahi ke dalam wilayah administratif Kawasan Bandung Utara, dan Pasal 11 ayat (3) menyebut kelurahannya satu per satu, di antaranya Kelurahan Cimahi, Pasirkaliki, dan Citeureup, serta bagian dari beberapa kelurahan lain yang berada di sebelah utara garis kontur 750 meter di atas permukaan laut. Akibatnya, pemanfaatan ruang di bagian itu wajib mendapat rekomendasi Gubernur sebelum Wali Kota menerbitkan izin. Zona pengendalian dan larangannya kami uraikan di rumah subsidi Bandung supaya tidak diulang dua kali. Yang perlu kamu lakukan di sini sederhana: kalau unit incaranmu berada di Cimahi bagian utara, minta dua dokumen, bukan satu.

Urutan memeriksa satu unit

Kami tidak merekomendasikan perumahan atau pengembang mana pun. Jalur resminya adalah SiKumbang, basis data lokasi perumahan yang dikelola bersama Kementerian PKP dan BP Tapera, yang bisa ditelusuri berdasarkan wilayah lokasi. Telusuri Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung sebagai wilayah yang terpisah, bukan sebagai satu kawasan, lalu catat ID lokasi dan ID rumahnya untuk dibawa ke bank pelaksana. Cara membaca basis data itu ada di perumahan subsidi.

Enam langkah memeriksa unit rumah subsidi di Cimahi: pastikan wilayah administrasi, cocokkan harga dan luas, cek Kawasan Bandung Utara, cocokkan pola ruang RTRW, tanyakan pemisahan sertifikat, lalu minta bank pelaksana dan tenor tertulis
Ringkasan enam langkah di bawah ini dalam satu gambar. Sumber: Kepmen PKP 1722/KPTS/M/2026, jdih.pkp.go.id dan Perda Provinsi Jawa Barat 2/2016, diagram oleh Tanya Properti.
  1. Pastikan wilayah administrasinya lebih dulu. Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, atau Kabupaten Bandung. Seluruh angka pajak di halaman ini hanya berlaku untuk unit yang benar-benar berada di dalam Kota Cimahi, dan kota ini hanya punya 15 kelurahan sehingga daftarnya pendek dan mudah dicocokkan.
  2. Cocokkan harga dan luasnya. Harga tidak boleh melampaui Rp166.000.000, luas lahan efektif 60 m2 sampai 200 m2, luas lantai 21 m2 sampai 36 m2, dan lebar muka kaveling minimal 5 m, sesuai Diktum KESATU dan Lampiran huruf A Kepmen PKP 1722/KPTS/M/2026[2]. Arti angka tipenya ada di rumah tipe 36.
  3. Kalau lokasinya di utara, tanyakan Kawasan Bandung Utara. Minta rekomendasi Gubernur dan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Kota, dua-duanya, sesuai Pasal 54 Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016.
  4. Cocokkan dengan pola ruang RTRW. Pastikan lokasinya memang berada pada Kawasan Permukiman menurut Perda Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2024, bukan pada peruntukan lain. Ini pertanyaan yang sah diajukan ke dinas yang mengurus penataan ruang, dan jawabannya jauh lebih murah didapat sebelum akad daripada sesudahnya.
  5. Tanyakan status pemisahan sertifikatnya. Diktum KETIGA Kepmen PKP 1722/KPTS/M/2026 mewajibkan pengembang menyelesaikan pemisahan sertifikat hak atas tanah, atau minimal sudah menerbitkan nomor identifikasi bidang hasil pemisahan sertifikat induk, sebelum penandatanganan perjanjian kredit. Empat perubahan operasional yang dibawa keputusan itu dibedah lebih panjang di rumah subsidi Sidoarjo.
  6. Minta nama bank pelaksananya, lalu tanyakan tenornya. Diktum KEDUA huruf d menyebut jangka waktu paling lama 40 tahun[2], dan halaman produk KPR FLPP BP Tapera juga menulis tenor cicilan maksimal 40 tahun[12]. Angka 40 tahun adalah batas maksimal; tenor yang ditawarkan bank penyalur bisa lebih pendek, jadi minta konfirmasi tertulis dari bank sebelum mengunci rencana cicilanmu.
  7. Uji dirimu sendiri, lalu siapkan kas di luar plafon. Daftar syarat pemohon beserta dasar hukum tiap butirnya ada di syarat KPR subsidi, dan BPHTB, jasa notaris atau PPAT, provisi, administrasi, serta balik nama bisa dihitung di kalkulator biaya beli rumah.

Untuk memperkirakan angsuran dengan ketentuan FLPP, pakai kalkulator KPR subsidi, lalu bandingkan dengan penghasilanmu lewat cek kelayakan KPR. Kalau ternyata pilihan tapak di dalam kota memang tidak ada, satuan rumah susun umum diatur terpisah lewat Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 dengan batas Rp12.500.000 per m2 untuk Jawa Barat, bunga 6 persen, dan luas lantai 21 m2 sampai 45 m2[14]. Kerangka hukum hunian vertikal ada di panduan rumah susun, dan gambaran utuh program beserta kewajiban setelah akad ada di panduan rumah subsidi.

Memastikan angkanya masih berlaku

Halaman ini mencantumkan tanggal akses pada setiap sumber justru karena aturannya bergerak. Contohnya ada di halaman ini sendiri: naskah yang mengatur batas harga dan tenor berganti pada 6 Agustus 2026, dan sejak itu tenor maksimal FLPP menjadi 40 tahun. Empat pemeriksaan yang bisa kamu lakukan sendiri kapan saja:

  • Buka halaman produk hukum Kepmen PKP Nomor 1722/KPTS/M/2026 di JDIH Kementerian PKP, lalu periksa blok status dan blok relasinya. Sebagai pembanding, halaman Kepmen PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 pada JDIH yang sama menampilkan status Tidak Berlaku dengan blok relasi Dicabut Oleh yang menunjuk Kepmen Nomor 1722/KPTS/M/2026. Sumber yang masih mendasarkan angkanya pada Kepmen 689 belum diperbarui.
  • Buka halaman Perda Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 di basis data peraturan BPK, lalu baca blok Status Peraturan. Saat kami periksa, blok itu hanya memuat daftar Perda lama yang dicabut, tanpa Perda perubahan. Kalau suatu saat muncul Perda perubahan, pasal tarif adalah yang pertama perlu kamu baca ulang, karena kota tetangganya sudah lebih dulu mengubah Perda-nya.
  • Buka halaman KPR FLPP di situs BP Tapera dan bandingkan tanggal pembaruannya dengan tanggal penetapan keputusan menteri terakhir. Kalau halaman produknya lebih tua, yang mengikat tetap naskah keputusannya, tetapi yang benar-benar tersedia adalah produk yang dilayani bank.
  • Tanyakan ke badan pengelola pendapatan daerah Kota Cimahi untuk tarif, persentase dasar pengenaan, dan pengecualian yang berlaku tahun berjalan, serta ke dinas penataan ruang untuk pola ruang dan status Kawasan Bandung Utara di lokasi incaranmu.

Terakhir, cara membaca sumber yang beredar. Banyak tulisan tentang rumah subsidi Cimahi sebenarnya menyalin angka pajak Kota Bandung, dan hasilnya salah sejak baris pertama meskipun batas harga dan batas penghasilannya kebetulan sama. Yang mengikat adalah Peraturan Daerah kota tempat rumahnya berdiri, dengan nomor dan tahun yang bisa dibuka. Untuk membandingkan angsuran dengan skema lain, jalankan keduanya di simulasi KPR, dan penerapan angka yang sama pada wilayah lain bisa kamu bandingkan di rumah subsidi Depok.

Pertanyaan umum

Berapa batas harga rumah subsidi di Cimahi pada 2026? +

Rp166.000.000. Lampiran huruf A Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1722/KPTS/M/2026 menempatkan Jawa, kecuali Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten/Kota Tangerang, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten/Kota Bekasi, pada kelompok wilayah 1 dengan harga jual paling banyak Rp166.000.000. Kota Cimahi tidak termasuk pengecualian mana pun, jadi angka itu yang berlaku[2]. Keputusan Menteri ini ditetapkan 6 Agustus 2026 dan mencabut Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023. Angka itu batas atas, bukan harga yang seharusnya, dan menurut Pasal 3 ayat (3) Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 dihitung tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai[4].

Apa bedanya beli rumah subsidi di Cimahi dan di Kota Bandung? +

Batas harga dan batas penghasilannya sama persis, yaitu Rp166.000.000 serta Rp8.500.000 untuk yang tidak kawin dan Rp10.000.000 untuk yang kawin, karena keduanya berada di Jawa Barat sehingga masuk kelompok wilayah 1 dan Zona 1. Yang berbeda adalah pajak daerahnya. Kota Cimahi memakai Perda Nomor 8 Tahun 2023 dengan NJOP tidak kena pajak Rp15.000.000 dan tarif PBB-P2 berjenjang tujuh pita, yaitu 0 persen sampai NJOP Rp60.000.000 lalu 0,105 persen sampai Rp500.000.000. Kota Bandung memakai Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan NJOP tidak kena pajak Rp25.000.000 dan tarif hanya dua jenjang, yaitu 0,1 persen sampai Rp1.000.000.000. Hitungan pokok PBB-P2 di kedua kota ada di bagian hitungan pajak pada halaman ini. Tarif BPHTB keduanya sama, 5 persen dengan NPOPTKP Rp80.000.000[2, 4, 6, 7].

Berapa BPHTB rumah subsidi di Kota Cimahi? +

Tarifnya 5 persen menurut Pasal 14 Perda Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023, dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp80.000.000 untuk perolehan hak pertama menurut Pasal 13 ayat (4)[6]. Hitungan pokoknya ada di bagian BPHTB pada halaman ini. Perlu diperhatikan bahwa angka Rp300.000.000 yang juga muncul di pasal yang sama pada ayat (5) bukan untuk jual beli, melainkan khusus perolehan karena hibah wasiat atau waris dalam garis keturunan lurus satu derajat. Perda ini mengecualikan perolehan hak untuk masyarakat berpenghasilan rendah dari objek BPHTB lewat Pasal 11 ayat (4) huruf h, tetapi ayat (5) dan ayat (6) menyerahkan kriterianya kepada Peraturan Wali Kota, sehingga pembebasannya tidak otomatis.

Kapan BPHTB rumah di Cimahi mulai terutang? +

Pasal 15 ayat (2) huruf a Perda Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 menetapkan saat terutang BPHTB untuk jual beli jatuh pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli, bukan pada akta jual beli. Artinya kewajiban itu lahir lebih awal daripada yang banyak orang duga, dan uangnya perlu disiapkan sejak tahap PPJB. Pasal 13 ayat (3) juga menegaskan bahwa bila harga transaksinya lebih rendah daripada NJOP yang dipakai dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, yang dipakai sebagai dasar pengenaan adalah NJOP tersebut.

Kenapa proyek rumah subsidi di dalam Kota Cimahi terbatas? +

Karena kotanya kecil dan lahannya sudah dibagi habis dalam rencana tata ruang. Pasal 2 ayat (1) Perda Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Cimahi Tahun 2024 sampai 2044 menyebut wilayah kota terdiri atas 3 kecamatan dan 15 kelurahan dengan luas daratan kurang lebih 4.243 hektare. Dari luas itu, Perda yang sama mengalokasikan sekitar 2.312 hektare untuk kawasan permukiman, 530 hektare untuk industri, 488 hektare untuk ruang terbuka hijau, 315 hektare untuk perdagangan dan jasa, 310 hektare untuk kawasan pertahanan dan keamanan yang dirinci sampai nama instalasinya, serta 193 hektare untuk pertanian. Karena itu banyak unit yang dipasarkan dengan nama Cimahi sebenarnya berdiri di Kabupaten Bandung Barat atau Kabupaten Bandung, yang Peraturan Daerah pajaknya berbeda lagi.

Apakah rumah di Cimahi bagian utara punya syarat izin tambahan? +

Ya, kalau lokasinya masuk Kawasan Bandung Utara. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 memasukkan Daerah Kota Cimahi ke dalam wilayah administratif kawasan itu, dan Pasal 11 ayat (3) merinci kelurahannya, di antaranya Kelurahan Cimahi, Pasirkaliki, dan Citeureup, serta bagian dari beberapa kelurahan lain yang berada di sebelah utara garis kontur 750 meter di atas permukaan laut. Pasal 54 ayat (1) mewajibkan setiap pemanfaatan ruang di kawasan itu memperoleh rekomendasi Gubernur dan izin pemanfaatan ruang dari Wali Kota, dan ayat (2) menegaskan rekomendasi Gubernur diajukan sebelum izin diterbitkan. Mintalah kedua dokumen itu, bukan salah satunya.

Apakah tenor KPR subsidi di Cimahi bisa 40 tahun? +

Bisa sampai 40 tahun sebagai batas maksimal. Diktum KEDUA huruf d Keputusan Menteri PKP Nomor 1722/KPTS/M/2026 menyatakan jangka waktu kredit atau pembiayaan pemilikan rumah umum tapak paling lama 40 tahun, dan halaman produk KPR FLPP BP Tapera juga menulis tenor cicilan maksimal 40 tahun[2, 12]. Kata kuncinya paling lama, yang berarti itu batas atas dan bukan kewajiban bank menawarkannya. Tenor yang ditawarkan bank penyalur bisa lebih pendek, jadi minta konfirmasi tertulis dari bank pelaksana tentang tenor yang benar-benar bisa kamu ambil untuk unit incaranmu.

Sumber
  1. Kepmen PKP Nomor 1722/KPTS/M/2026 tentang Kriteria Rumah Umum Tapak Dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat, halaman produk hukum (JDIH Kementerian PKP) - Diakses 7 Oktober 2026: status Berlaku, tanggal penetapan 6 Agustus 2026. Blok Relasi Peraturan mencantumkan Kepmen Nomor 995/2021 dan 689/2023 sebagai yang dicabut (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  2. Naskah Kepmen PKP Nomor 1722/KPTS/M/2026 (PDF, JDIH Kementerian PKP) - Diakses 7 Oktober 2026: Diktum KESATU luas lahan efektif 60 m2 sampai 200 m2, lebar muka kaveling minimal 5 m, luas lantai 21 m2 sampai 36 m2. Diktum KEDUA huruf d jangka waktu paling lama 40 tahun, huruf e angka 1 suku bunga 5 persen per tahun sepanjang tenor, huruf h bebas BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Diktum KETIGA pemisahan sertifikat sebelum perjanjian kredit. Lampiran huruf A kelompok wilayah 1 Jawa kecuali Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi dengan harga paling banyak Rp166.000.000. Lampiran huruf B SBUM Rp4.000.000 untuk daerah di luar Papua (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  3. Kepmen PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023, status Tidak Berlaku (JDIH Kementerian PKP) - Diakses 7 Oktober 2026: halaman menampilkan status Tidak Berlaku dengan blok relasi Dicabut Oleh yang menunjuk Kepmen Nomor 1722/KPTS/M/2026 (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  4. Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria MBR (PDF, peraturan.bpk.go.id) - Diakses 7 Oktober 2026: Lampiran Zona 1 Jawa kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, ditambah Sumatera, NTT, dan NTB, dengan batas Rp8.500.000 tidak kawin, Rp10.000.000 kawin, dan Rp10.000.000 satu orang peserta Tapera. Pasal 3 ayat (3) harga jual tanpa memperhitungkan PPN (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  5. Perda Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, halaman peraturan (peraturan.bpk.go.id) - Diakses 7 Oktober 2026: status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 29 Desember 2023. Blok Status Peraturan hanya memuat daftar Perda lama yang dicabut, tanpa Perda perubahan (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  6. Naskah Perda Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 (PDF, peraturan.bpk.go.id) - Diakses 7 Oktober 2026: Pasal 6 ayat (3) NJOP tidak kena pajak Rp15.000.000; Pasal 7 ayat (1) dasar pengenaan 20 sampai 100 persen; Pasal 8 ayat (1) tarif PBB-P2 tujuh jenjang mulai 0 persen untuk NJOP sampai Rp60.000.000 dan 0,105 persen sampai Rp500.000.000; Pasal 11 ayat (4) sampai (6) pengecualian BPHTB bagi MBR; Pasal 13 ayat (4) NPOPTKP Rp80.000.000 dan ayat (5) Rp300.000.000; Pasal 14 tarif BPHTB 5 persen; Pasal 15 ayat (2) huruf a saat terutang pada tanggal PPJB; Pasal 98 ayat (2) dan (3) frasa paling sedikit (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  7. Perda Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDF, peraturan.bpk.go.id) - Diakses 7 Oktober 2026, dipakai hanya sebagai pembanding: Pasal 8 ayat (3) NJOP tidak kena pajak Rp25.000.000; Pasal 10 ayat (1) tarif PBB-P2 0,1 persen sampai NJOP Rp1.000.000.000 dan 0,2 persen di atasnya, ayat (2) lahan pangan dan ternak 0,05 persen; Pasal 14 ayat (5) NPOPTKP Rp80.000.000; Pasal 15 tarif BPHTB 5 persen (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  8. Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 (PDF, peraturan.bpk.go.id) - Diakses 7 Oktober 2026: dipakai hanya untuk perubahan Pasal 85 ayat (3) Perda Kota Bandung (frasa paling sedikit dihapus). Pasal tarif PBB-P2 dan BPHTB tidak termasuk yang diubah (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  9. Perda Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2024 sampai 2044, halaman peraturan (peraturan.bpk.go.id) - Diakses 7 Oktober 2026: status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 25 Oktober 2024, mencabut Perda Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Cimahi Tahun 2012 sampai 2032 (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  10. Naskah Perda Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2024 (PDF, peraturan.bpk.go.id) - Diakses 7 Oktober 2026: Pasal 2 ayat (1) wilayah 3 kecamatan dan 15 kelurahan seluas kurang lebih 4.243 hektare; Pasal 26 RTH 488 ha; Pasal 29 pertanian 193 ha; Pasal 31 kawasan peruntukan industri 530 ha; Pasal 33 kawasan permukiman 2.312 ha; Pasal 34 perdagangan dan jasa 315 ha; Pasal 37 ayat (1) kawasan pertahanan dan keamanan 310 ha dengan 25 instalasi dan ayat (2) 12 lokasi tambahan (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  11. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara (PDF, peraturan.bpk.go.id) - Diakses 7 Oktober 2026: Pasal 9 ayat (1) wilayah administratif KBU meliputi Kota Cimahi; Pasal 11 ayat (3) rincian kelurahan KBU di Kota Cimahi; Pasal 54 ayat (1) dan (2) rekomendasi Gubernur sebelum izin pemanfaatan ruang diterbitkan Wali Kota (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  12. BP Tapera, Pengajuan Pembiayaan KPR FLPP - Diakses 7 Oktober 2026: tabel batas penghasilan empat zona sesuai Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025, syarat penerimaan, serta ketentuan produk berupa suku bunga 5 persen flat untuk rumah tapak selama jangka waktu kredit, tenor cicilan KPR maksimal 40 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, dan bebas PPN (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  13. SiKumbang, Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (BP Tapera dan Kementerian PKP) - Diakses 7 Oktober 2026: penelusuran lokasi perumahan berdasarkan wilayah lokasi, data lokasi, ID lokasi, dan ID rumah. Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung perlu ditelusuri sebagai wilayah terpisah (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  14. Naskah Kepmen PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 tentang Kriteria Satuan Rumah Susun Umum Dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat (PDF, JDIH Kementerian PKP) - Diakses 7 Oktober 2026: luas lantai 21 m2 sampai 45 m2, jangka waktu paling lama 40 tahun, suku bunga 6 persen per tahun sepanjang tenor, dan Lampiran harga jual Jawa Barat (kecuali Depok, Bogor, dan Bekasi) Rp12.500.000 per m2 (data diverifikasi 7 Oktober 2026)

Cara kami memilih sumber, memeriksa angka, dan menerima koreksi dijelaskan di kebijakan editorial.